DPRD Jabar minta pemerintah beri kompensasi bagi warga terdampak BRT

Ribuan warga dan pelaku usaha di sepanjang jalur Bus Rapid Transit atau BRT Bandung Raya terancam kehilangan akses ekonomi tanpa kepastian kompensasi yang jelas.

Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Tedy Rusmawan, mendesak Pemerintah Pusat untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung guna membahas ganti rugi bagi warga terdampak. Proyek transportasi massal ini akan melewati jalur-jalur padat yang berisiko menggusur lahan parkir serta ruang usaha masyarakat lokal di Kota Bandung.

Langkah ini sangat krusial agar ambisi modernisasi transportasi tidak mengorbankan kesejahteraan ekonomi warga yang telah lama menetap dan mencari nafkah di kawasan tersebut.

Publik kini menantikan kesepakatan koordinasi antar pemerintah untuk memastikan skema ganti rugi yang adil sebelum pembangunan fisik BRT dimulai.

Dilaporkan oleh Antara News · 1 sumber